Beberapa agenda kegiatan di desa Panggungrejo
1. Panen Raya Cabe oleh Bupati Blitar

2. Pemberantasan Sarang Nyamuk

3. Gelar Budaya Dusun Kalibentak

4. Psona wisata

Galeri selengkapnya bisa dilihat di SINI

Blitar – Bulan panutan pajak penting guna mengawali pembayaran PBB P2 dan pajak daerah lainnya  di Kabupaten Blitar Tahun 2019. Ini sebagai momentum yang tepat guna mendorong peningkatan kesadaran kita akan pentingnya ketaatan membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan tepat waktu tanpa harus menunggu jatuh tempo. Mengingat pajak, dari, oleh dan untuk masyarakat. Untuk itu bagi tokoh masyarakat, pejabat pemerintah sebagai publik figur harus memberi contoh kepada masyarakat. Demikian sambutan Bupati Blitar dalam pembukaan Bulan Panutan Pembayaran PBB P-2 dan Pajak Daerah Lainnya Tahun Pajak 2019 serta penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2018, Selasa, 12 Maret 2019 di Pendopo Sasana Adhi Praja.

Bupati Blitar juga menyampaikan, bahwa total realisasi PAD Tahun 2018 mencapai Rp.2,3 triliun. Dengan komposisi 68% dari dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah 11% dari PAD. Relaisasi PASD 11%  atau sekitar RP.225 miliar dengan komposisi 55,2%, lain-lain PAD yang sah 34,9% pajak daerah 9,1%, retribusi daerah 0,6% dari pengelolaan kekayaan daerah yang lain.  Sementara itu dari sisi pajak daerah, kontribusi terbesar ada pada PPJ sebesar 42%, PBB P-2 sebesar 32% dan BPHTB sebesar 18%. Pada Tahun 2019 ini, Kabupaten Blitar menargetkan khususnya pendapatan asli daerah  bisa meningkat 1,44% dari tahun sebelumnya  dan dari sektor pajak daerah dapat meningkat sebesar 5,5% atau sebesar Rp.4,2 Miliar. Sehingga diharapkan ada kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada sisi pajak pusat yang dikelola KPP Pratama, realisasi penerimaan pada Tahun 2018 mencapai Rp.385 miliar. Pada Tahun 2019 ini KPP Pratama menargetkan penerimaannya naik 26% menjadi Rp.487 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi  PT.Pos Indonesia, Bank Jatim, Bank BRI, Bank BNI yang telah memberikan pelayanan yang baik  dalam pembayaran PBB P-2 di Kabupaten Blitar.

Diakhir sambutannya, kembali Bupati Blitar menegaskan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah  sebagai ujung tombak pembangunan pembayaran PBB P-2 memberikan motivasi kesadaran membayar pajak  bagi masyarakat.

Sementara itu, Drs. Ismuni, MM Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan, tujuan pelaksanaan bulan Panutan Pembayaran PBB P-2 dan Pajak Daerah Lainnya Tahun Pajak 2019 serta Penyampaian SPT Tahunan Tahun  Pajak 2018 adalah dalam rangka menyuskseskan dan memasyarakatkan pembayaran pajak daerah Tahun 2019 lebih awal dan khusus PBB –P2 diharapkan bisa dibayarkan sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2019. Juga memacu WP orang pribadi  segera malaporkan SPT tahunan PPh 2018 menuju  batas akhir pelaporan 31 Maret 2019.

Untuk diketahui, desa yang sudah lunas  Tahun 2019 dan menjadi juara lomba Percepatan Pelunasan PBB –P2Tingkat Desa/Kelurahan Tahun 2019 keadaan sampai dengan 12 Maret  2019 diantaranya Desa Ponggok, Desa Gandekan, Desa Dayu,  dan Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan. (sumber: http://ppid.blitarkab.go.id)

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, dalam lima tahun ini, pemerintah telah menyalurkan dana desa hingga Rp 257 Triliun. Prosentase penyerapannya pun terus membaik. Data mencatat, dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun dengan penyerapan 82,72 persen, tahun 2016 dengan dana desa Rp 46,98 Triliun dengan penyerapan 97,65 persen, serta pada 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapan 98,54 persen. Dan pada tahun 2018 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapannya 99 persen.

"Penyerapan naik trus, tahun lalu (2018) sebesar 99 persen. Peningkatan penyerapan ini cerminan bahwa tata kelola di desa membaik. Keberhasilan dana desa pun ditentukan oleh pendampingan. Kami mempunyai 40.000 Pendamping Desa. Saat ini kami juga bekerjasama juga dengan Forum Pertides (Perguruan Tinggi untuk Desa) dengan 100 universitas yang setiap tahun mengirim 75 ribu mahasiswa KKN tematik untuk membantu pendampingan," ujar Menteri Eko saat berbicara mengenai efektivitas dana desa dalam acara Squawk Box di Studio CNBC Indonesia, Jakarta pada Kamis (31/1).

Ia melanjutkan, tahun ini dana desa diprioritaskan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Targetnya tentunya setiap desa memiliki BUMDes. Akhir tahun ini harus 75.000 BUMDes terbangun di semua desa. Pada tahun 2017 terdapat 45.549 BUMDes. Kita beruntung, banyak dibantu BUMN sama swasta untuk melakukan pembinaan karena kuncinya adalah pendampingan. Karena kalau tidak didampingi, tidak akan jalan," terangnya.

Selain itu, ia mengungkapkan target desa mandiri. Pada target RPJMN tahun 2015-2019 mengentaskan 5000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Hal tersebut sudah terpenuhi di tahun 2018 yaitu sebanyak 6.518 desa tertinggal terentaskan menjadi desa berkembang. Kemudian, meningkatkan 2000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Pada tahun 2018 sebanyak 2.665 desa berkembang meningkat menjadi desa mandiri.

"Target mengentaskan desa tertinggal sudah tercapai, tentunya yang akan kita tingkatkan lagi yaitu jumlah desa mandiri yang mudah-mudahan tahun ini bisa nambah 1.000 lagi," ujarnya optimistis.

Dengan adanyanya dana desa pada tahun 2019 sebanyak Rp 70 Triliun tersebut, diharapkan tiap desa akan mendapat dana untuk pembangunan desa sebesar Rp 700 Juta sampai 4 Milyar (sumber : https://www.kemendesa.go.id)

Ternate - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo disela waktu padatnya menyisihkan waktu untuk menyampaikan kuliah umum di Universitas Khairun Maluku Utara yang  mengusung tema “Demokrasi dan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019”, selasa (5/3/2019).

Tjahjo Kumolo menjadikan kuliah umum sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi sehingga diharapkan ke depannya terjadi peningkatan nalaritas dan kepedulian terhadap lingkungan serta perkembangan isu nasional oleh kaum milenial.

Dalam sambutannya, Tjahjo menginginkan Pemilu 2019 dapat melebihi angka target tingkat partisipasi politik masyarakat yang ditargetkan KPU yaitu 78% partisipan. Ia menggolongkan Pemilu 2019 sebagai sebuah proses dinamika nasional yang bertujuan memperkokoh sistem presidensil, NKRI dan otonomi daerah yang lebih efektif dan efisien secara komprehensif.

"Ini sebuah proses dinamika yang panjang yang ujung hanya ingin membentuk sebuah sistem presidensil yang harus semakin efektif semakin efisien pembentukan reformasi birokrasi dalam upaya memperkuat NKRI dan otda secara komprehensif", tegasnya.

Semarak Pemilu 2019 telah dimulai dengan ditandai munculnya sosialisasi caleg hingga ke daerah-daerah terkecil. Tjahjo berharap masyarakat ikut menyambut dan mencermati Pemilu secara arif dan bijaksana. "Ingat bahwa Pemilu itu pesta demokrasi. Memilih pemimpin yang amanah yang dia punya konsep, punya program, punya gagasan, punya ide untuk bangsa dan negara kedepannya", ingat Tjahjo.

Setiap kepala daerah terpilih memiliki janji politik, namun tetap dibutuhkan keserentakan  untuk memastikan program stategis pembangunan nasional tetap berjalan di wilayahnya. Kesinambungan  pembangunan tata kelola antara pusat dan daerah diharapkan Tjahjo dapat semakin efektif dan efisien sehingga mempercepat reformasi birokrasi dengan program stategisnya.

Kemendagri dan stakeholder lainnya disebutkan Tjahjo telah siap dalam menyukseskan Pemilu 2019. Selebihnya hanya dibutuhkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta. Untuk itu dibutuhkan aksi dari Kepala Daerah beserta organisasi masyarakat yang kini telah mencapai 406.709 ormas, untuk proaktif menggerakkan dan mengorganisir masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya. Catatan Tjahjo menunjukkan perekaman KTP-el telah mencapai 97.8%, dimana yang terendah adalah diwilayah Papua dan Papua Barat. 

"Partisipasinya harus secara maksimal digunakan yang mempunyai hak pilih, yang mengurus KTP-el ke Dukcapil setempat agar hak pilih anda tidak hilang, satu suara untuk konsolidasi demokrasi 5 tahun mendatang", pungkas Tjahjo.(sumber : https://www.kemendagri.go.id)

JAKARTA -- Pasca Reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan negara, dari semula tertutup menjadi terbuka. Khususnya di bidang pengelolaan informasi publik. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dalam Rapat Koordinasi  (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Ravu, (6/3), di Hotel Swiss Bell, Mangga Besar, Jakarta.

Bahtiar memaklumi, bila masih banyak aparatur yang belum nyaman dengan kondisi keterbukaan dalam pengelolaan informasi seperti saat ini. "Namun, perlahan kita harus berubah, dengan mulai responsif dalam memberikan informasi yang diminta publik. Walaupun itu tidak enak," ujar Bahtiar.

Untuk itu, hal pertama yang harus diubah, sambung Bahtiar, adalah pola pikir aparatur. "Harus dipahami bahwa tata kelola pemerintahan ini sudah berubah, dari tertutup menjadi terbuka," tegas Bahtiar.

Lebih lanjut, Bahtiar menekankan, pemerintahan ini dikelola bukan hanya oleh satu pihak. Namun, secara bersama-sama, yang mana di dalamnya, ada kepolisian, kejaksaan, pers, dan LSM/NGO. "Untuk itu apapun permintaan informasi yang dibutuhkan masyarakat/stakeholder, harus kita layani," papar Bahtiar.

Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga menyinggung soal masih ada sejumlah daerah yang masuk kategori tidak informatif. "Kami akan terus mendorong upaya-upaya untuk kebaikan. Karena saya yakin ada kaitannya daerah informatif dengan tingkat pemberantasan pungli dan korupsi," paparnya.

Untuk itu, Bahtiar mengajak agar seluruh pihak untuk berbenah dan berani mengakui kekurangan yang ada. "Belajar menertawai diri sendiri, untuk melangkah ke depan agar lebih baik. Karena praktik-praktik yang tidak baik akan tersingkir diseleksi oleh waktu," tegas Bahtiar. (sumber:https://www.kemendagri.go.id)